INFIS is home to activists who have a passion for documentary films and has concerned to develop and bring the Indonesian richness of nature and culture to the public.

Sudut Inspirasi

Liputan

Newsletter

Follow Us

Perjuangan Masyarakat Adat, Pecah Telur!

Home / News & Update  / Perjuangan Masyarakat Adat, Pecah Telur!

Tahun 2016 ditutup dengan kabar gembira dan mengharukan bagi masyarakat adat. Pasalnya setelah sekian lama banyak bergulir konflik antara masyarakat adat yang memperjuangkan tanah adat mereka dengan pihak eksternal lainnya, akhirnya negara memberikan pengakuan terhadap tanah adat. Tentu ini menjadi hadiah manis di penutupan tahun 2016. Pengakuan ini juga menjadi awal dari titik terang atas perjuangan masyarakat adat untuk mempertahankan tanah adatnya.

Negara hadir melindungi nilai-nilai asli bangsa Indonesia. Negara juga hadir untuk berpihak kepada masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Tekad tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo sebagai pengakuan terhadap hak masyarakat adat dalam mengelola hutan secara administratif.

“Kita semua mengetahui bahwa sejak dulu masyarakat hukum adat sudah mampu mengelola hutan adat secara lestari berdasarkan kearifan lokal yang ada. Masyarakat hukum adat sejak dulu juga sudah tahu dan sudah bisa menjaga harmoni hidup manusia dengan alam. Saya rasa nilai-nilai ini yang penting kita ingat semua di masa modern sekarang,” ujar Presiden di Istana Negara pada acara Peresmian Pengakuan Hutan Adat pada Jumat, 30 Desember 2016.

Pada acara tersebut, diselenggarakan peresmian pengakuan hutan adat kepada sebanyak sembilan kelompok masyarakat hukum adat. Presiden mengatakan bahwa ini bukanlah akhir dari pengakuan pemerintah, tapi menjadi awal dari pengakuan hutan adat yang akan terus diberikan. Secara keseluruhan ada sembilan kelompok masyarakat hukum adat yang ditegaskan dan diresmikan pengakuan hutan adatnya. Dengan luas areal hutan adat seluas 13.100 hektare untuk kurang lebih 5.700 kepala keluarga. “Proses pengakuan ini akan terus berlanjut, ini adalah awal. Karena memang cukup banyak masyarakat hukum adat kita yang tersebar di seluruh Indonesia,” tutur Presiden.

Sebelum memberikan hak pengelolaan kepada masyarakat adat, Presiden Joko Widodo juga telah memberikan hak pengelolaan serupa kepada kelompok tani. Pemberian tersebut dilakukan saat kunjungan kerja Presiden ke Kalimantan Tengah beberapa waktu lalu.

“Kemarin telah kita berikan di Kabupaten Pulang Pisau seluas 12 ribu hektare. Kita berikan kepada kelompok-kelompok tani. Pada hari ini, SK tentang hutan adat juga telah pecah telur dan akan berlanjut terus. Tentu saja dengan SK ini masyarakat bisa mengelola selamanya. Dan di dalam peta nanti juga ada penyesuaian, ada kriteria baru, yaitu mengenai hutan adat,” terangnya.

Kepala Negara kemudian kembali menegaskan bahwa pemberian hak kelola hutan kepada rakyat masih akan terus berlanjut. Sebab, diakui Presiden bahwa sampai dengan saat ini pemberian hak kelola tersebut masih berada pada angka yang cukup sedikit. Ada sekitar 12,7 juta hektare tanah yang akan terus dibagikan kepada masyarakat, rakyat, kelompok tani, dan masyarakat adat.

Setelah acara tersebut, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk mendengarkan sejumlah masukan dari para pemangku adat yang hadir. Kepala Negara ingin mendengar langsung masukan tersebut agar ke depannya upaya yang dilakukan pemerintah dapat betul-betul menyasar dan bermanfaat bagi masyarakat. Kurang lebih selama 30 menit Presiden Joko Widodo mendengarkan masukan-masukan tersebut.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengajak kepada kementerian terkait serta para pemangku hutan adat untuk bersama-sama untuk menjaga keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia. Semua itu tentunya demi kebaikan generasi sekarang dan di masa yang akan datang.

Berikut Nomor Surat Keputusan Penetapan Pencantuman Hutan Adat:

  1. SK.6737/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Bukit Sembahyang dan Padun Gelanggang
  2. SK.6738/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Bukit Tinggai
  3. SK.6739/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Permenti
  4. SK.6740/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Tigo Luhah Kementan
  5. SK.6741/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Marga Serampas
  6. SK.6742/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Amatoa Kajang
  7. SK.6743/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Wana Posangke
  8. SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Pencantuman Hutan Adat Kasepuhan Karang

Nomor SK Penetapan Hutan Adat:

  1. SK.6745/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan  Hutan Adat Marga Serampas
  2. SK.6746/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan  Hutan Adat Amatoa Kajang
  3. SK.6747/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan  Hutan Adat Wana Posangke
  4. SK.6748/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan  Hutan Adat Kasepuhan Karang
No Comments
Post a Comment